Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 6 Padang Harapan , Bengkulu 38225 Telpon (0736) 21961 Fax. (0736) 22506

Penghentian Pidana Pajak

Posted by kppbengkulu on 25/02/2010

Proses penyidikan kasus tindak pidana bidang perpajakan dapat dihentikan melalui izin dari Menteri Keuangan dan dengan persyaratan tertentu. Ketentuan itu ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara yang berlaku sejak 18 Agustus 2009.

Kepala Biro Humas Depkeu Harry Z. Soeratin menjelaskan dalam peraturan itu disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan kasus pidana bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.

“Penghentian penyidikan ini hanya bisa dilakukan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang seharusnya tidak dikembalikan serta setelah membayar sanksi administrasiberupa denda sebesar empat kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan,” katanya dalam rilis yang diterima Bisnis kemarin.

Prosedur penghentian penyidikan adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menkeu dengan tembusan Dirjen Pajak dilengkapi dengan pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan melunasi pajak serta sanksinya.

“Kemudian Menkeu akan meminta Dirjen Pajak untuk meneliti dan memberi pendapat sebagai bahan pertimbangan. Jika Menkeu menyetujui permohonan tersebut, akan mengajukan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung.”

Selanjutnya, jika permintaan tersebut disetujui dan setelah wajib pajak menunaikan kewajibannya melunasi, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Jaksa Agung paling lama dalam jangka 6 bulan setelah tanggal surat permintaan Menkeu. .

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo menambahkan ketentuan penghentian penyidikan tersebut berlaku un-tuk semua kasus pidana pajak.

Saat ditanya apakah penerbitan PMK tersebut ada kaitannya dengan kasus penyidikan dugaan pidana pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group (AAC), Tjiptardjo membantahnya. “PMK ini merupakan petunjuk pelaksana dari pasal 44B |UU No. 28/2007 tentang KUP]. Jadi ini untuk memperjelas saja,” katanya.

Akan tetapi, apabila pihak AAC ingin menggunakan mekanisme tersebut dalam penyelesaian kasusnya, hal itu bisa dilakukan. “Kalau mau ya silakan saja kan belum tertutup. Kalau nggak mau ya [diselesaikan] di pengadilan,” ujarnya.

Pengamat pajak dari Tax Center Ul Darussalam mengatakan prinsip penyelesaian kasus pidana perpajakan melalaui penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan fungsi utama pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara. “Apalagi dengan adanya tambahan penerimaan negara dari sanksi sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.”

Meski demikian, perlu pertimbangan yang sangat selektif untuk dapat menghentikan penyidikan atas sebuah kasus pidana pajak.

Sumber : Bisnis Indonesia

Wassalam

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: